by

Kasus Tambang Ilegal Emas BDL di Bolmong Resmi Ditarik ke Mabes Polri

Jakarta, Libassnews.com – Pengusutan kasus dugaan penambangan ilegal alias illegal mining di lahan PT Bulawan Daya Lestari (BDL) yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga kini belum dituntaskan Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Ditreskrimsus Polda Sulut.

Padahal, Laporan Polisi (LP) terkait dugaan illegal mining di tambang emas BDL tersebut sudah dilaporkan salah satu Direktur BDL Hasurungan Nainggolan sejak Juni 2019 lalu.

Kasus yang tergolong mangkrak ini pun akhirnya ditarik ke Direktorat Tipidter Mabes Polri di Jakarta. “Perkembangannya sangat sulit di Polda Sulut makanya kita tarik saja ke Mabes Polri,” ungkap Boyce Alvhan, Kuasa Hukum Dirut BDL Hadi Pandunata dalam keterangannya kepada media, Kamis (13/8/2020).

Dijelaskan Boyce, sulitnya perkembangan penyidikan oleh Subdit Tipiter, Ditreskrimsus Polda Sulut terlihat dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang sudah diterbitkan hingga tiga kali.

“Terakhir SP2HP diterbitkan bulan Juni 2020, tetapi jawaban pihak Polda Sulut masih kurang memuaskan klien kami. Sehingga terhitung Rabu (12/8/2020), kami sudah resmi menarik laporan tersebut ke Direktorat Tipiter Bareskrim Polri,” kata Boyce.

Selanjutnya, sambung Boyce dari Kantor Hukum Alvhan Ringo Law Office ini, pengusutan dugaan illegal mining di BDL akan langsung digarap oleh Tipidter Bareskrim Polri. “Kami berharap dengan ditariknya laporan ini ke Bareskrim maka pengusutan kasusnya akan menjadi lebih cepat dan tuntas,” tandas Boyce.

Dalam kasus ini, Direktur BDL Hasurungan Nainggolan melaporkan Muhamad Johanes Djuharlan dan Ramon D Karwura karena diduga telah melakukan illegal mining di lahan BDL. Keduanya diduga tetap mengoperasikan tambang emas BDL meski izinnya telah habis sejak 10 Maret 2019. Telah habisnya masa izin BDL bahkan sudah berkali-kali ditegaskan Pemprov Sulut.

Dengan kata lain, Muhamad Johanes Djuharlan dan Ramon D Karwur dapat diduga telah melanggar dua UU sekaligus yakni UU Minerba dan UU Kehutanan. “Kami yakin Indonesia adalah negara hukum. Siapapun yang melanggar hukum pasti akan ditindak tegas oleh penegak hukum,” pungkas Boyce Alvhan.

Loading...

Comment

Berita Terkait: